Politik Etis, Tadinya Benar jadi Salah
Pada
dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan
tersebut.
- Irigasi
Pengairan
hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda.
Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
- Edukasi
Pemerintah
Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan
tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh
rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang
yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I
untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah
kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.
- Migrasi
Migrasi ke
daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan
perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang
besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli,
Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli
kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan
menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja,
maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak
melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu
peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan
ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada
mandor/pengawasnya.
Dari ketiga
penyimpangan ini, terjadi karena lebih banyak untuk kepentingan pemerintahan
Belanda dan bertolak belakan dengan yang diutarakan oleh Van deventer sebelumnya.
Sumber : Wikipedia.org
Comments
Post a Comment